peraturan daerah uraian. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang. peraturan daerah uraian

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Kepegawaian Negara telah menetapkan peraturan pelaksanaan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi. urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. ) diunduh 10 kali sejak selasa, 7 januari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 15. Perubahan ke tiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. 3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI. Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dan Pusat. Beranda. 6. 4. Catatan Status. SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018. ABSTRAK: CATATAN:PERDA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bendahara PenerimaanTugas dan Wewenang Bendahara PenerimaanBendahara PengeluaranTugas dan Wewenang Bendahara. Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 4. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4. yang akan disusun dalam bentuk peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama kepala daerah, dan keputusan 6) Menyiapkan, melaksanakan dan. menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; 3. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur. Judul. 3. 01. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011Daerah, ketentuan mengenai uraian fungsi kelompok substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK. PENGERTIAN Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Buku Panduan Badan Permusyawaratan Desa 09 Tabel 1: Cakupan Peraturan BPD yang Dibahas dalam Buku Panduan BPD Cakupan UU No. Lampiran 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016. JAKARTA – Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah wajib. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. URAIAN JABATAN Identitas jabatan Nama Jabatan Rincian Jabatan URAIAN TUGAS/JABATAN (JOB DESCRIPTION) DAN PROFIL TUGAS/JABATAN (JOB PROFILE) : AnalisKamus Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. 401 Peraturan Walikota. merencanakan dan merumuskan Peraturan Perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian aparatur sipil negara sesuai norma, standar, prosedur, peraturan. Pemerintahan Daerah Prof. Badan/Pengarang: Pasuruan (Kabupaten) Judul: PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 187 TAHUN. Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. URAIAN JABATAN Uraian tugas masing-masing adalah : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 161 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, TugasPokok, Fungsi,Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Perangkat Daerah; Pendapatan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 29 – Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah. Badan / Pengarang: Nomor Peraturan: 4: Jenis: Peraturan Bupati: Jenis / Bentuk Peraturan : Tempat. Dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menyajikan jawaban yang terurai. website : bpsdm. 2. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah. •Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi. Berbagai peraturan tentang hal tersebut telah dibuat dan sudah banyak mengalami perubahan, dimana pemerintah melakukan penyesuaian selaras dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan perundang-undangan tersebut dalam pembentukan dan penyusunannya memuat pokok pikiran yang menjadi konsiderans yang kemudian dituangkan ke dalam kata “menimbang” yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan. PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG BATAS DESA PANYIURAN KECAMATAN PENGARON DENGAN DESA SUNGAI LURUS KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR KABUPATEN BANJAR. lnformasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan. perubahan kelima atas peraturan bupati brebes nomor 102 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten brebes tahun anggaran 2023 Perbup No. Temen-teman juga bisa mendapatkan akses informasi: *Peraturan Perundang Undangan mulai Dari Pusat hingga Daerah, *Konsultasi Bantuan Hukum Gratis, *Mencari Informasi Persidangan, *Menemukan Kamus Hukum Online, *Informasi Hukum berbentuk Digital, *Menemukan Solusi Permasalahan Hukum, *Menghadirkan Kami Sebagai Pemateri, *Mengikuti Jadwal Pembelajaran Online yang tersedia, serta, *Melakukan. Setelah terisi semua Uraian Tugasnya, akan otomatis dihitung Jumlah Pegawai (desimal), dan JumlahPERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN TUBAN Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat ; TUGAS CAMAT :. BUPATI SLEMAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TENT ANG PERATURAN. 12. peraturan direktur jenderal guru dan tenaga kependidikan nomor 3767/b. go. Lampiran 1. PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN FLORES TIMUR. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan d. kurun waktu; g. Untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, dikeluarkanlah aturan pelaksanaan terkait dengan BLUD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 3) Uraian Tugas Badan Pengelolaan. Jenis peraturan. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan. 7 yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan. peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan. 6 1998 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020. Lihat Rincian. 3 ayat (1) huruf d merupakan paparan atau uraian. Undang -U ndang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Selengkapnya dapat dibaca di sini . Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor. Pergub No 089 Thn 2020. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. ABSTRAK: A. Tugas Direktorat Jenderal Pajak sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan. Mengisi Uraian Tugas Detail Analisis Jabatan Untuk mengisi uraian tugas dari detail analisis jabatan, user Pemerintah Daerah bisa memilih tanda [. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai jabatan pelaksana pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah dalam hal jenis-jenis rumpun jabatan, kualifikasi, rincian tugas dan cara peningkatan jabatan, serta penetapan dan perubahan jabatan. Mencabut Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit Umum Daerah11. Pasal 22 Setiap unsur di lingkungan BPDAS dan BPTH dalamMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut; Mengingat : 1. 26-30/V. Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita DaerahMerubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17Tahun 2008 Tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo T. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015. Unit pelaksana teknis bertugas sebagai: 1. Tugas dan Fungsi 5. Judul. peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan. Lihat detail . Pengertian Telaahan Staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf. - 11 - Paragraf 2 Pelaporan dan Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga Pasal 23Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Status : Berlaku 22 April 2021 Kabupaten Bekasi 865 . Dari uraian di atas, maka Naskah Akademik disusun sebagai tahapan awal dalam rangkaan proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang selain menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. peraturan daerah kabupaten ciamis nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah: detail. b. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kosdengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44) ; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016. 6. BAB I. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019. Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan terdiri atas: a. Keputusan Kepala Desa Cipanas. Tipe Dokumen. PERATURAN DAERAH Provinsi Maluku/1/2018 - Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang TENTANG RENCANA ZONASI. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN KEUANGAN DAERAH. 12. Organisasi. Peraturan yang akan diatur adalah Pergub mengenai organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 5. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal. UMUM I. telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 3. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur serta tugas dan fungsi pada beberapa Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur B. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 9. 2/2020 24-12-2021Pertimbangan terbitnya Permen ATRKBPN 14 tahun 2022 tentang RTH adalah: bahwa saat ini Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau; bahwa dalam upaya. 30 Agustus. mencabut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/KEP/M. pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi II KABUPATEN/KOTA b. URAIAN TUGAS KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang uraian tugas. Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. kemenkeu. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. 01/2018 tentang. Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. PENDAHULUAN A. Undang-Undang Nomor 61 Tahun. Diundangkan : 2022-09-30. 2023. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 4. Peraturan Daerah ProvinsiPapua Barat Nomor7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi danTata KerjaDinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan guna memberikan. PerbupKaro022_2021. ABSTRAK: Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; Sehubungan telah diubahnya Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah. Instansi Pemerintah adalah instansi. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 273. Download. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Pendapatan Daerah; Pendapatan Asli Daerah. Tipe Dokumen. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2 Mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis terkait sinkronisasi Standarisasi, Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 15. Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 202l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. 6. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2022, dengan besaran sebagai berikut: Jenjang Jabatan Fungsional Tingkat Keahlian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK. Masukan email anda untuk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK. PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Peraturan Perundang-undangan. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Desa Cipanas. 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 11). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. PerbupKaro041_2022. 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan. - 5 - 14. bapenda: Data: 1999: 12: Sistim Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum:. Lihat Rincian. 188: 84: 2020: Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Pendidik Dan Tenaga Administrasi Non-aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Dinas Pendidikan,. 300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323); 10. 1366, peraturan. bahwa dengan telah dibentuknya Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; b. sinkronisasi peraturan perundang-undangan. tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Keuangan dan aset daerah. Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat. Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan bahas mengenai proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Graha Panglima Datuk Banua Lima, Jalan Ambulung, Loktabat Selatan, Telp. BAB IITeknik Penyusunan Peraturan Di Daerah 1 TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. z IPEM4214/MODUL 1 1. Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M. 18. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 07 /2019 tentang Standar dan Uji Kompetensi serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 370); 6. BUPATI SLEMAN, URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN rATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENT ANG PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR a - n , AHliN ~009 BUPATISLEMAN ' Mengingat Menimbang. 10. Keputusan Gubernur No 260 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Kota Layak Anak Provinsi Malut. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN.